PanturaPress.com, Pati-Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menjadi salah satu agenda politik yang paling mendapat perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. Proses ini dianggap sebagai ujian bagi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, sekaligus mengukur konsistensi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Jum'at, 31/10/2025.
Antusiasme masyarakat terhadap sidang ini tampak dari meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok sosial dan organisasi warga. Salah satu yang paling menonjol adalah Masyarakat Pati Bersatu (MPB), sebuah kelompok yang dipimpin oleh Supriyanto dan Teguh. MPB selama ini dikenal vokal mengkritisi kebijakan Bupati Pati, Sudewo, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran.
Secara prosedural, keputusan untuk menggunakan hak angket diambil melalui rapat paripurna DPRD. Berdasarkan ketentuan, rapat tersebut baru dapat digelar apabila memenuhi kuorum, yakni dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dewan. Hak angket sendiri merupakan instrumen konstitusional DPRD untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan pemerintah daerah yang dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Namun, dinamika politik menjelang sidang memperlihatkan adanya pergeseran dukungan di kalangan elite partai. Sejumlah petinggi partai politik dikabarkan mulai menjalin komunikasi intensif dengan Bupati Sudewo. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas politik daerah di tengah meningkatnya tekanan publik. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa hasil paripurna nantinya tidak akan berujung pada pelengseran kepala daerah.
Di luar gedung DPRD, situasi politik juga menghangat. Massa MPB dan sejumlah elemen masyarakat lainnya terus memantau jalannya proses sidang. Mereka menilai hak angket merupakan momentum penting untuk menegakkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Meski demikian, aparat penegak hukum menerapkan penjagaan ketat di sekitar lokasi kegiatan guna mencegah potensi kericuhan dan memastikan sidang berlangsung aman serta tertib.
Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Kabupaten Pati pada akhirnya bukan sekadar peristiwa politik rutin. Ia mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan dan pengawasan publik di tingkat lokal. Bagaimana hasil akhir proses ini akan sangat bergantung pada komitmen para wakil rakyat: apakah memilih berpihak pada stabilitas politik atau pada semangat transparansi dan pengawasan yang menjadi roh utama demokrasi daerah.
Penulis :
Aristarkhus Umbar Kristianto
Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Boyolali,
Jurnalis Profesional