PanturaPress.com, Pati-Pemerintah didesak untuk menghentikan penetapan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan yang ambisius dan tak berdasar pada realita. Berbagai pengamat dan pelaku usaha perikanan berpendapat bahwa peningkatan PNBP akan terjadi secara alami jika iklim usaha perikanan dibangun secara adil, sehat, dan berkelanjutan.
"Kami bukan menolak kontribusi pada negara, tetapi harus adil. Jangan menetapkan target PNBP 12 triliun jika realisasinya baru 1 triliun. Masalah utamanya bukan pada pelaku usaha, melainkan pada ekosistem kebijakan yang tidak mendukung," tegas Hadi Sutrisno,
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), dalam keterangan tertulis Minggu (9/6).
Hadi menambahkan, tekanan berlebihan terhadap pelaku usaha melalui audit dan inspeksi bukanlah solusi. Yang dibutuhkan adalah perbaikan iklim usaha: regulasi yang konsisten, kepastian perizinan, stabilitas harga, dan dukungan sarana produksi.
"Iklim usaha yang kondusif akan mendorong pertumbuhan nelayan dan pelaku usaha. Pertumbuhan ini akan meningkatkan hasil produksi, dan otomatis berkontribusi pada peningkatan PNBP. Tidak perlu intimidasi," lanjutnya.
Hadi mengkritisi wacana target PNBP 12 triliun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berpotensi menjadi propaganda jika tanpa data akurat dan rencana realistis.
"Kebijakan yang mengabaikan realita lapangan adalah kebijakan yang membahayakan. Pemerintah seharusnya membina, bukan hanya menagih," tegasnya.
Sentimen serupa disampaikan pelaku usaha dan nelayan di berbagai daerah. Mereka berharap kementerian terkait tidak hanya fokus pada angka penerimaan, tetapi juga memperbaiki ekosistem usaha secara menyeluruh.
"Jika usaha lancar, produksi meningkat, negara otomatis mendapat bagian. Tetapi jika dikejar tanpa diberi ruang bernapas, semua pihak akan rugi," ungkap Supriyono, seorang nelayan dari Pati, Jawa Tengah. (Ars)
